| 1 |
Dasar Hukum |
- Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 34;
- Undang – undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Kesejahteraan Anak;
- Undang – undang No. 40 Tahun 2004 Sistem Jaminan Sosial Nasional;
- Undang – undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial;
- Undang – undang No. 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin;
- Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Presiden No. 15 tahun 2010 Tentang Penanggulangan Kemiskinan;
- Peraturan Presiden No.96 Tahun 2015 Tentang Perubahan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan kemiskinan;
- Peraturan Presiden No.63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai;
|
| 2 |
Persyaratan |
- Foto Copy Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) (suami dan isteri) Masing-masing satu lembar
- Foto Rumah Terkini
|
| 3 |
Jumlah Persyaratan |
2 (dua) Persyaratan |
| 4 |
Peralatan/Perlengkapan Kerja |
ATK, Seperangkat Alat Komputer dan Data |
| 5 |
Prosedur Pelayanan |
- Pemohon datang langsung di Mall Pelayanan Publik (MPP) dan kemudian mengutarakan maksud dan Tujuan dan jenis pelayanan yang dibutuhkan kepada Petugas pelayanan di Tempat Register.
- Pemohon menyerahkan berkas pendukung kepada Petugas Pelayanan di Tempat Register.
- Petugas Pelayanan memeriksa kelengkapan dan keabsahan setiap Persyaratan yang dibutuhkan.
- Berkas persyaratan baru diterima apabila sudah lengkap dan Memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan.
- Apabila berkas persyaratan belum lengkap, oleh petugas di Kembalikan kepada pemohon sambil menjelaskan kekurangannya.
- Petugas Pelayanan memverifikasi berkas dan mencatat dalam Buku register.
- Operator mengecek data pemohon di Siks-NG apakah masuk dan Terdata di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
- Apabila masuk di DTKS Program Bantuan Non Tunai Operator Mencetak Dokumen Surat Ket DTKS yang masuk Program BPNT Keterangan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang datanya di keluarkan langsung oleh Kementerian Sosial dan apabila belum masuk maka akan di usulkan sebagai penerima bantuan.
- Kepala Seksi/Kepala Bidang yang telah ditunjuk memvalidasi Berkas untuk di Tanda Tangan oleh Kepala Dinas.
- Petugas Pelayanan Menyerahkan berkas Surat Keterangan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang sudah di cap dan ditanda tangan kepada pemohon dan menyimpan berkas sebagai arsip.
|
| 6 |
Jumlah Prosedur |
10 (Sepuluh) Prosedur |
| 7 |
Jenis Layanan |
Pelayanan Pengusulan/Cek Bantuan Sosial (Bansos) Program Bantuan Pangan Non Tunai |
| 8 |
Produk Pelayanan |
Pencairan dana bantuan sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan dari Kementerian Sosial RI Melalui Pelayanan POS dan GIRO |
| 9 |
Instansi |
Dinas Sosial |
| 10 |
Pelayanan Teknis |
Dokumen Surat Keterangan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang didalamya bersisi daftar program bantuan yang diterima yang sudah di cap dan ditanda tangan oleh Kepala Dinas |
| 11 |
Jangka Waktu Penyelesaian |
Paling lama 20 menit terhitung sejak penyerahan berkas persyaratan secara lengkap |
| 12 |
Tarif Biaya |
Tidak Ada/Gratis |
| 13 |
Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan |
- Melakukan konfirmasi langsung kepada petugas layanan.
- Melakukan konfirmasi langsung kepada pimpinan/atasan petugas pelayanan.
- Memasukkan saran pendapat ke kotak saran yang telah disediakan.
|
| 14 |
Kompetensi Pelaksana |
Memiliki kemampuan Teknis Operasional Komputer dan Aplikasi Siks-NG |
| 15 |
Pengawas Internal |
- Kepala Dinas Sosial
- Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
- Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin
|
