STANDAR PELAYANAN BANTUAN SOSIAL KORBAN BENCANA

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	Undang – undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Undang – undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelengaraan Penanggulangan Bencana Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan minimal. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Bencana Banjir dan Longsor. Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2015 tentang pedoman koordinasi klaster pengungsian dan perlindungan. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang… Surat Keputusan Dinas Sosial Kabuten Konawe Nomor 04 Tahun 2022, Tentang Standar Pelayanan Publik.
2	Persyaratan	Informasi Surat Media Elektronik Media Cetak
3	Jumlah Persyaratan	4 (empat) persyaratan
4	Peralatan/ Perlengkapan Kerja	Meja dan Kursi Komputer dan Printer ATK Mobilitas Relawan Penangulangan Bencana
5	Prosedur Layanan	Petugas memperoleh informasi terjadinya bencana (15 menit) Melakukan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi kerusakan dan sumber daya (30 menit) Menginventarisasikan dan mendata korban bencana (45 menit) Mengkoordinasikan dengan instansi terkait (60 menit) Melaksanakan pemenuhan kebutuhan dasar (60 menit) Melaporkan hasil pemberian bantuan pada saat terjadi bencana (30 menit) Mendokumentasikan pelaporan dan database korban bencana (30 menit)
6	Jumlah Prosedur	7 (Tujuh) Prosedur
7	Jenis Layanan	Pelayanan Bantuan Sosial Korban Bencana
8	Produk Pelayanan	Penanganan Korban Bencana
9	Instansi	Dinas Sosial
10	Pelayanan Teknis	Jabatan Struktural (Ess III dan Jabatan Fungsional Pengawas) Staf Pelaksana: Penyusun Rencana Kebutuhan Logistik, Pengadministrasi Barang Milik Negara, Pekerja Sosial Muda Tenaga Harian Lepas (THL) Relawan (TAGANA)
11	Jangka Waktu Penyelesaian	Satu Hari
12	Tarif / Biaya	Tidak dipungut biaya
13	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Kepala Dinas Sosial Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat
14	Kompetensi Pelaksana	Memiliki kemampuan Teknis Operasional (Pasukan) Memiliki kompetensi di Bidang Tanggap Darurat Memiliki kompetensi di Bidang Mitigasi
15	Pengawas Internal	Kepala Dinas Sosial Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Kepala Seksi Bantuan Sosial Korban Bencana Alam
16	Jaminan Pelayanan	Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) Adanya Kode Etik Pegawai Tidak ada diskriminasi terhadap Pemohon
17	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Petugas operasional melakukan identifikasi, inventarisasi, dan pendataan korban bencana dilanjutkan melakukan kaji cepat dan tepat kondisi bencana.